Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, Permasalahan masyarakat Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdimensi sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya terus terjadi berulang-ulang.
Menurutnya, situasi di Papua saat ini adalah wujud nyata tidak adanya perubahan cara pandang dan perlakuan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua yang masih menggunakan pendekatan secara militer
“Pemerintah masih mempertahankan pendekatan militer dan merahasiakan jumlah militer di Papua sehingga hal ini dapat memicu beragam pelanggaran HAM,” kata Haris dalam acara diskusi membahas mengenai 13 tahun Reformasi, Apa Harapan untuk Papua. Di kantor Kontras Jakarta. Senin (23/05).
Haris menjelaskan, berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat Papua oleh militer diantaranya, kasus penghilangan paksa di Sentani, kasus pembunuhan di Timika Kurun dan belum lama terjadi penyerangan terhadap asrama mahasiswa oleh Brimob di Abepura, penyiksaan di Puncak Jaya dan penangkapan masyarakat Papua dengan tuduhan makar masih saja terjadi
“Pemerintah masih melakukan pembiaran dengan tidak melakukan penyelesaian terhadap pelanggara HAM di Papua,”jelas Haris.
Ditambahkan Haris, selama ini Pemerintah dianggap belum ada itikad baik menyelesaikan permasalahan Papua
“Belum ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan beragam persoalan di Papua, baik itu melalui pendekatan dialogis yang egaliter, transparan dan komprehensif,” tambahnya.
Kontras mendesak pemerintah untuk segera membuat dan merealisasikan blue print penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dengan melibatkan perwakilan dan aspirasi segenap warga Papua dari berbagai latar belakang melalui mekanisme dialogis.
Dan nantinya Blue print, harus mampu menjawab beragam persoalan di Papua, khususnya aspek historis, hak asasi manusia dan penegakan hukum, kesejahteraan, eksplorasi sumber daya alam, rencana pembangunan, peningkatan SDM, penarikan TNI
Sumber :
news.infogue.com
0 komentar:
Post a Comment