Simpati masyarakat dunia tumbuh menyaksikan dampak bencana akibat gempa 9 Skala Richter di Jepang. Banyak orang, termasuk masyarakat di Indonesia, ingin membantu meringankan beban para korban. Tapi, ada prosedur ketat dalam penyaluran bantuan.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan, pemerintah Jepang memberi batasan kepada masyarakat asing yang ingin menyalurkan bantuan. "Agar pemberian bantuan efektif dan bisa tepat guna," kata Agung, Selasa, 22 Maret 2011.
Pemerintah Jepang menerapkan aturan ketat terkait bantuan untuk korban bencana. Seluruh bantuan dana hanya diterima melalui akun khusus milik PMI Jepang. Sementara bantuan barang harus dikoordinasikan dengan Kedutaan Besar Jepang melalui Kementerian Luar Negeri.
Masyarakat yang hendak memberi bantuan barang harus berkonsultasi dengan Kementrian Luar Negeri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sebab, pemerintah Jepang sudah membuat daftar prioritas barang yang dibutuhkan agar tak terjadi penumpukan barang bantuan.
Yang menjadi prioritas saat ini antara lain selimut, matras, sleeping bag, temporary toilet, disposable toilet, tenda, sepatu boot, dan sarung tangan karet untuk evakuasi. "Yang memberi bantuan juga harus memikirkan daerah bencana yang dituju dan biaya pengiriman yang mencapai Rp300 juta per ton."
Selain membatasi bantuan, pemerintah Jepang juga tak menganjurkan pengiriman tenaga sukarelawan. Pemerintah Jepang merasa belum siap menjamu para sukarelawan asing. "Mereka membatasi bantuan dari asing karena prosedur evakuasi ketat," kata Agung.
• VIVAnews
0 komentar:
Post a Comment